Kab. Bekasi Mendapat Peringkat I Untuk PBB

Lima Daerah Terima Rp. 160 Juta
Penulis : Deddi Herdiana
Selasa, 18 Maret 2008, 19:01:43 WIB (Hits : 34 x)
Gubernur Jabar Danny Setiawan menyerahkan dan memberikan penghargaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada 19 kabupaten/kota, serta memberikan penghargaan kepada 8 Kantor Pembeyaran Pajak (KPP) yang lunas. Pemberian penghargaan itu dilaksanakan seusai upacara Hari Kasadaran Nasional di halaman depan Gedung Sate, Senin (17/3).
Penghargaan pengelolaan PBB dibagi dalam empat kategori. Peringkat I mendapat penghargaan dan bantuan dana untuk operasional pemungutan pajak senilai Rp 160 juta, peringkat II mendapat Rp 125 juta, peringkat III mendapat Rp 100 juta, kabupaten/kota yang lunas mendapat Rp 75 juta dan semua KPP Pratama yang lunas di 8 kabupaten/kota mendapat Rp 25 juta.
Seperti yang dibacakan Kabiro Desentralisasi Pemprov Jabar Syamsudin Abas saat melaporkan kepada Gubernur Jabar dalam apel, ada lima daerah yang masuk peringkat I. Kelima daerah itu adalah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka. Peringkat II adalah Kota Bandung, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Tasikmalaya.
Peringkat III adalah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Cimahi, Kabupaten Ciamis, dan Kota Ciamis. Pemkab/Pemkot yang lunas PBB adalah Kota Banjar dan Kabupaten Garut. Sedangkan KPP Pratama yang lunas adalah KPP Pratama Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Indramayu, Kuningan, Bekasi Utara, dan Bekasi Selatan.
Dalam sambutannya, Danny mengharapkan agar semua jajaran Pemkab/Pemkot yang mendapat penghargaan dalam pengelolaan PBB mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasinya, dan penghargaan tersebut juga diharapkan menjadikan ketauladanan bagi pemkab/pemkot lain yang belum mencapai target pemungutan dan pengelolaan PBB.
Selain itu Danny juga meminta kepada bupati/walikota serta para SKPD di lingkungan Pemprov Jabar dan Pemkab/Pemkot untuk cepat merespon berbagai kejadian sosial ekonomi di tingkat regional dan lokal. Terutama untuk mengantisipasi kenaikan harga sembako, masalah ketahanan pangan dan pemenuhan gizi buruk, serta perbaikan sarana infrastruktur publik.

Daerah Peringkat I
* Kabupaten Bekasi
* Kota Bekasi
* Kabupaten Sukabumi
* Kabupaten Indramayu
* Kabupaten Majalengka
Daerah Peringkat II
* Kota Bandung
* Kota Depok
* Kabupaten Cianjur
* Kota Cirebon
* Kabupaten Kuningan
* Kabupaten Tasikmalaya
Daerah Peringkat III
* Kabupaten Bogor
* Kota Bogor
* Kabupaten Karawang
* Kota Cimahi
* Kabupaten Ciamis * Kota Ciamis