"UNDER CONSTRUCTION"
Wednesday, April 9, 2008
SOSOK
KIAI HAJI NOER ALIE (Alm) TOKOH PEJUANG DARI BEKASI JAWA BARAT
Pahlawan Nasional dan Bintang Mahaputera Adipradana
Pada tanggal 3 November 2006, atas nama Presiden RI (Kepres RI No. 085/TK/Tahun 2006)menganugerahkan gelar `Pahlawan Nasional` dan `Bintang Mahaputera Adipradana` kepada Alm. Kiai Haji Noer Alie tokoh pejuang dari Bekasi Jawa Barat, atas jasa-jasanya.
Pada tahun 1937 bersama Hasan Basri membentuk organisasi Persatuan Pelajar Betawi dimana KH. Noer Alie sebagai ketuanya.
Tahun 1945 KH. Noer Alie membentuk Laskar Rakyat bekerja sama dengan TKR Bekasi dan Jatinegara untuk memobilisasi pemuda dan santri ikut latihan kemiliteran di Teluk Pucung-Bekasi.
Setelah Agresi Militer I Belanda, KH. Noer Alie mendirikan organisasi gerilya baru dengan nama Markas Pusat Hizbullah Sabulillah (MPHS) di Tanjung Karekok Cikampek.
Pada tahun 1955, Masyumi Bekasi memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu dimana beliau sebagai Ketua Cabang Masyumi Bekasi oleh Masyumi Pusat sebagai salah seorang anggota Dewan Konstituante pada bulan Desember 1956.
Tuesday, April 8, 2008
Karang Taruna In Action Part III
Kegiatan sosial yang semakin jarang dilakukan pada sekarang ini ialah Gotong Royong, dan dalam kesempatan ini pengurus karang taruna cikarang kota melakukan kegiatan ini dibeberapa RW dan mudah-mudahan ini akan terus atau bisa dilanjutkan karena akan tumbuh rasa kebersamaan atau masyarakat khususnya yang ada di cikarang kota juga untuk mendukung program pemerintahan desa cikarang kota (****)
Kepedulian terhadap tempat-tempat ibadah dimusim penghujan November 2007 juga bertempat di masjid barkah telah dilaksanakan renovasi dan sebagai bagian dari masyarakat anggota dan pengurus karang taruna ikut serta bersama-sama pengurus DKM melaksanakan kegiatan ini (***)
Karang Taruna In Action Part II
Kegiatan Jum'at Bersih di Depan SGC, adalah sebagai salah bentuk kepedulian terhadap lingkungan yang sekarang sedang dikampanyekan pemerintah kabupaten Bekasi untuk meraih Adipura, sebagai bagian dari masyarakat betapa pentingnya kebersihan dan jika kita lihat bencana yang sering terjadi dibeberapa daerah yang banyak menelan korban jiwa baik dimedia cetak mau, kami mengajak semua elemen yang ada betapa pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan minimal kita bisa berbuat didalam keluarga dan lingkungan kita tentang kesadaran dan arti penting lingkungan yang bersih.
Dan kegiatan donor darah yang telah dilaksanakan dengan PMI dan SGC juga adalah bagian kepedulian kita terhadap sesama betapa penting kegiatan ini dilaksanakan yang mana akan menumbuhkan rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama. (Juni 2007).
Karang Taruna In Action Part I
Pelaksanaan Santunan Yatim & Tua Jompo dilaksanakan pada 2 hari sebelum perayaan hari raya Idul Fitri tahun 2007, dimana pengurus karang taruna cikarang kota mendapat kepercayaan dari salah seorang pengusaha dalam hal ini H. Itang memberikan 100 amplop untuk dibagikan baik langsung maupun melalui ketua karang taruna tk. RW dan pengurus masjid seperti Annur dan Agung Almukarromah.
Selaku ketua karang taruna Cikarang Kota mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada H. Itang dan semua pengurus karang taruna & elemen yang ada di pemerintahan desa Cikarang Kota sehingga acara yang bertujuan mengentaskan kemiskinan bisa di mulai dari sekarang sehingga kita bisa berbagi di hari kemenangan (Idul Fitri).
5 Milyar Untuk Tangani Kemiskinan Di Kab. Bekasi
Rp 5 M Untuk Tangani Kemiskinan
Penulis : Pri
Rabu, 05 Maret 2008, 09:14:13 WIB (Hits : 38 x)
Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyiapkan dana sebesar Rp 5 Miliar untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Angka kemiskinan di Bekasi tergolong tinggi mencapai lebih dari 100.000 kepala keluarga (KK) atau 500.000 jiwa.
Program kemiskinan menjadi agenda utama pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2008 ini. Wakil Bupati Bekasi, DRS. M Darip Mulyana Msi., mengungkapkan Pemkab telah menganggarkan dana pendamping sebesar Rp 5 miliar untuk mengentaskan kemiskinan di beberapa wilayah Kecamatan.
“Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bekasi ini masih sangat tinggi dengan lebih dari 110 ribu kepala keluarga miskin atau 510 ribu jiwa berada di level pra sejahtera. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Pemkab menjadikan penanggulangan kemiskinan ini sebagai program utama yang sangat mendesak untuk dilaksanakan,” tegas Wakil Bupati Darip.
Dijelaskan, dana sebesar Rp 5 miliar yang disiapkan Pemda tersebut dialokasikan khusus untuk pengentasan kemiskinan dengan pelaksanaan program pada berbagai bidang utamanya sektor ekonomi, pertanian, kesehatan dan pendidikan. “Dalam program penanggulangan kemiskinan ini Kabupaten Bekasi dalam keseluruhan akan memperoleh anggaran sebesar Rp 12,2 miliar. Dana tersebut berasal dari anggaran pusat Rp 7,2 miliar dan dari APBD Kabupaten Bekasi Rp 5 miliar. Realisasi penanggulangan kemiskinan ini akan dilaksanakan melalui program penanggulangan kemiskinana perkotaan (P2KP) tahun 2008,” terang Darip.
Pada pelaksanaannya nanti, program P2KP akan langsung menyantun masyarakat dari berbagai sektor pembangunan antara lain ekonomi, sosial dan pembangunan fisik. Seluruh instrumen pelaksanaan program akan melibatkan masyarakat secara aktif. Karena pemberantasan kemiskinan harus berawal dari masyarakat itu sendiri dan difasilitasi melalui pemberdayaan oleh pemerintah.
“Penanggulangan kemiskinan bukan semata tanggung jawab Pemda tetapi juga seluruh masyarakat dari berbagai kalangan. Kami mengharapkan lembaga dan organisasi non pemerintah juga bisa melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin agar pengentasan kemiskinan di Bekasi bisa teratasi,” paparnya.
Selain melalui program P2KP penanggulangan kemiskinan juga dilakukan Pemkab Bekasi dengan mengalokasikan pelaksanaan program lain seperti pada bidang pertanian. Dalam bidang ini, Pemkab telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,6 miliar untuk para petani. Karena petani merupakan salah satu golongan angka kemiskinan cukup banyak. “Bantuan sebesar Rp 3,6 miliar ini dialokasikan untuk membeli pompa air guna membantu meningkatkan hasil produksi pertanian. Petani di Bekasi ini selalu bermasalah dengan air sehingga produksinya minim. Pada musim kemarau petani kekurangan air dan di musim penghujan air berlebihan. Dengan bantuan pompa air ini masalah air dapat diatasi dan diproduksi meningkat sehingga bisa menaikan pendapatan para petani,” jelasnya. [Bekasi Ekspres]
Penulis : Pri
Rabu, 05 Maret 2008, 09:14:13 WIB (Hits : 38 x)
Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyiapkan dana sebesar Rp 5 Miliar untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Angka kemiskinan di Bekasi tergolong tinggi mencapai lebih dari 100.000 kepala keluarga (KK) atau 500.000 jiwa.
Program kemiskinan menjadi agenda utama pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2008 ini. Wakil Bupati Bekasi, DRS. M Darip Mulyana Msi., mengungkapkan Pemkab telah menganggarkan dana pendamping sebesar Rp 5 miliar untuk mengentaskan kemiskinan di beberapa wilayah Kecamatan.
“Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bekasi ini masih sangat tinggi dengan lebih dari 110 ribu kepala keluarga miskin atau 510 ribu jiwa berada di level pra sejahtera. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Pemkab menjadikan penanggulangan kemiskinan ini sebagai program utama yang sangat mendesak untuk dilaksanakan,” tegas Wakil Bupati Darip.
Dijelaskan, dana sebesar Rp 5 miliar yang disiapkan Pemda tersebut dialokasikan khusus untuk pengentasan kemiskinan dengan pelaksanaan program pada berbagai bidang utamanya sektor ekonomi, pertanian, kesehatan dan pendidikan. “Dalam program penanggulangan kemiskinan ini Kabupaten Bekasi dalam keseluruhan akan memperoleh anggaran sebesar Rp 12,2 miliar. Dana tersebut berasal dari anggaran pusat Rp 7,2 miliar dan dari APBD Kabupaten Bekasi Rp 5 miliar. Realisasi penanggulangan kemiskinan ini akan dilaksanakan melalui program penanggulangan kemiskinana perkotaan (P2KP) tahun 2008,” terang Darip.
Pada pelaksanaannya nanti, program P2KP akan langsung menyantun masyarakat dari berbagai sektor pembangunan antara lain ekonomi, sosial dan pembangunan fisik. Seluruh instrumen pelaksanaan program akan melibatkan masyarakat secara aktif. Karena pemberantasan kemiskinan harus berawal dari masyarakat itu sendiri dan difasilitasi melalui pemberdayaan oleh pemerintah.
“Penanggulangan kemiskinan bukan semata tanggung jawab Pemda tetapi juga seluruh masyarakat dari berbagai kalangan. Kami mengharapkan lembaga dan organisasi non pemerintah juga bisa melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin agar pengentasan kemiskinan di Bekasi bisa teratasi,” paparnya.
Selain melalui program P2KP penanggulangan kemiskinan juga dilakukan Pemkab Bekasi dengan mengalokasikan pelaksanaan program lain seperti pada bidang pertanian. Dalam bidang ini, Pemkab telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,6 miliar untuk para petani. Karena petani merupakan salah satu golongan angka kemiskinan cukup banyak. “Bantuan sebesar Rp 3,6 miliar ini dialokasikan untuk membeli pompa air guna membantu meningkatkan hasil produksi pertanian. Petani di Bekasi ini selalu bermasalah dengan air sehingga produksinya minim. Pada musim kemarau petani kekurangan air dan di musim penghujan air berlebihan. Dengan bantuan pompa air ini masalah air dapat diatasi dan diproduksi meningkat sehingga bisa menaikan pendapatan para petani,” jelasnya. [Bekasi Ekspres]
Bangunan Liar Di Cikarang Utara
Kecamatan Cikarang utara Tertibkan Bangunan Liar
Penulis : yot
Jumat, 29 Februari 2008, 12:27:16 WIB (Hits : 23 x)
Menyongsong peraihan Piala Adipura, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi mewujudkan wilayah yang indah, bersih, tertib, dan aman. Untuk itu unsur Muspika akan segera menertibkan bangunan tak berizin dimaksud.
Rencana penertiban diungkapkan Camat Cikarang Utara Drs. Herman Hanafi, MSi, kemarin usai musyawarah dengan pihak Muspika dan pihak terkait.
Pihak Kecamatan dalam waktu dekat ini akan melakukan musyawarah lanjutan yang melibatkan masyarakat maupun Muspika, guna dilakukan penertiban bangunan-bangunan yang berdiri diatas lahan yang semestinya tidak diperbolehkan.
Tapi sebelum ditertibkan pihak berharap pemilik bangunan membongkar sendiri sesuai perjanjian, apabila lahan tersebut akan digunakan pemerintah siap untuk membongkar bangunannya. [Sentana]
Penulis : yot
Jumat, 29 Februari 2008, 12:27:16 WIB (Hits : 23 x)
Menyongsong peraihan Piala Adipura, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi mewujudkan wilayah yang indah, bersih, tertib, dan aman. Untuk itu unsur Muspika akan segera menertibkan bangunan tak berizin dimaksud.
Rencana penertiban diungkapkan Camat Cikarang Utara Drs. Herman Hanafi, MSi, kemarin usai musyawarah dengan pihak Muspika dan pihak terkait.
Pihak Kecamatan dalam waktu dekat ini akan melakukan musyawarah lanjutan yang melibatkan masyarakat maupun Muspika, guna dilakukan penertiban bangunan-bangunan yang berdiri diatas lahan yang semestinya tidak diperbolehkan.
Tapi sebelum ditertibkan pihak berharap pemilik bangunan membongkar sendiri sesuai perjanjian, apabila lahan tersebut akan digunakan pemerintah siap untuk membongkar bangunannya. [Sentana]
Kab. Bekasi Mendapat Peringkat I Untuk PBB
Lima Daerah Terima Rp. 160 Juta
Penulis : Deddi Herdiana
Selasa, 18 Maret 2008, 19:01:43 WIB (Hits : 34 x)
Gubernur Jabar Danny Setiawan menyerahkan dan memberikan penghargaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada 19 kabupaten/kota, serta memberikan penghargaan kepada 8 Kantor Pembeyaran Pajak (KPP) yang lunas. Pemberian penghargaan itu dilaksanakan seusai upacara Hari Kasadaran Nasional di halaman depan Gedung Sate, Senin (17/3).
Penghargaan pengelolaan PBB dibagi dalam empat kategori. Peringkat I mendapat penghargaan dan bantuan dana untuk operasional pemungutan pajak senilai Rp 160 juta, peringkat II mendapat Rp 125 juta, peringkat III mendapat Rp 100 juta, kabupaten/kota yang lunas mendapat Rp 75 juta dan semua KPP Pratama yang lunas di 8 kabupaten/kota mendapat Rp 25 juta.
Seperti yang dibacakan Kabiro Desentralisasi Pemprov Jabar Syamsudin Abas saat melaporkan kepada Gubernur Jabar dalam apel, ada lima daerah yang masuk peringkat I. Kelima daerah itu adalah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka. Peringkat II adalah Kota Bandung, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Tasikmalaya.
Peringkat III adalah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Cimahi, Kabupaten Ciamis, dan Kota Ciamis. Pemkab/Pemkot yang lunas PBB adalah Kota Banjar dan Kabupaten Garut. Sedangkan KPP Pratama yang lunas adalah KPP Pratama Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Indramayu, Kuningan, Bekasi Utara, dan Bekasi Selatan.
Dalam sambutannya, Danny mengharapkan agar semua jajaran Pemkab/Pemkot yang mendapat penghargaan dalam pengelolaan PBB mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasinya, dan penghargaan tersebut juga diharapkan menjadikan ketauladanan bagi pemkab/pemkot lain yang belum mencapai target pemungutan dan pengelolaan PBB.
Selain itu Danny juga meminta kepada bupati/walikota serta para SKPD di lingkungan Pemprov Jabar dan Pemkab/Pemkot untuk cepat merespon berbagai kejadian sosial ekonomi di tingkat regional dan lokal. Terutama untuk mengantisipasi kenaikan harga sembako, masalah ketahanan pangan dan pemenuhan gizi buruk, serta perbaikan sarana infrastruktur publik.
Daerah Peringkat I
* Kabupaten Bekasi
* Kota Bekasi
* Kabupaten Sukabumi
* Kabupaten Indramayu
* Kabupaten Majalengka
Daerah Peringkat II
* Kota Bandung
* Kota Depok
* Kabupaten Cianjur
* Kota Cirebon
* Kabupaten Kuningan
* Kabupaten Tasikmalaya
Daerah Peringkat III
* Kabupaten Bogor
* Kota Bogor
* Kabupaten Karawang
* Kota Cimahi
* Kabupaten Ciamis * Kota Ciamis
Penulis : Deddi Herdiana
Selasa, 18 Maret 2008, 19:01:43 WIB (Hits : 34 x)
Gubernur Jabar Danny Setiawan menyerahkan dan memberikan penghargaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada 19 kabupaten/kota, serta memberikan penghargaan kepada 8 Kantor Pembeyaran Pajak (KPP) yang lunas. Pemberian penghargaan itu dilaksanakan seusai upacara Hari Kasadaran Nasional di halaman depan Gedung Sate, Senin (17/3).
Penghargaan pengelolaan PBB dibagi dalam empat kategori. Peringkat I mendapat penghargaan dan bantuan dana untuk operasional pemungutan pajak senilai Rp 160 juta, peringkat II mendapat Rp 125 juta, peringkat III mendapat Rp 100 juta, kabupaten/kota yang lunas mendapat Rp 75 juta dan semua KPP Pratama yang lunas di 8 kabupaten/kota mendapat Rp 25 juta.
Seperti yang dibacakan Kabiro Desentralisasi Pemprov Jabar Syamsudin Abas saat melaporkan kepada Gubernur Jabar dalam apel, ada lima daerah yang masuk peringkat I. Kelima daerah itu adalah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka. Peringkat II adalah Kota Bandung, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Tasikmalaya.
Peringkat III adalah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Cimahi, Kabupaten Ciamis, dan Kota Ciamis. Pemkab/Pemkot yang lunas PBB adalah Kota Banjar dan Kabupaten Garut. Sedangkan KPP Pratama yang lunas adalah KPP Pratama Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Indramayu, Kuningan, Bekasi Utara, dan Bekasi Selatan.
Dalam sambutannya, Danny mengharapkan agar semua jajaran Pemkab/Pemkot yang mendapat penghargaan dalam pengelolaan PBB mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasinya, dan penghargaan tersebut juga diharapkan menjadikan ketauladanan bagi pemkab/pemkot lain yang belum mencapai target pemungutan dan pengelolaan PBB.
Selain itu Danny juga meminta kepada bupati/walikota serta para SKPD di lingkungan Pemprov Jabar dan Pemkab/Pemkot untuk cepat merespon berbagai kejadian sosial ekonomi di tingkat regional dan lokal. Terutama untuk mengantisipasi kenaikan harga sembako, masalah ketahanan pangan dan pemenuhan gizi buruk, serta perbaikan sarana infrastruktur publik.
Daerah Peringkat I
* Kabupaten Bekasi
* Kota Bekasi
* Kabupaten Sukabumi
* Kabupaten Indramayu
* Kabupaten Majalengka
Daerah Peringkat II
* Kota Bandung
* Kota Depok
* Kabupaten Cianjur
* Kota Cirebon
* Kabupaten Kuningan
* Kabupaten Tasikmalaya
Daerah Peringkat III
* Kabupaten Bogor
* Kota Bogor
* Kabupaten Karawang
* Kota Cimahi
* Kabupaten Ciamis * Kota Ciamis
Ayoo...., Kita Dukung dan Raih Adipura
Penghargaan Anugerah Adipura
Penulis : ratih
Rabu, 31 Oktober 2007, 11:14:32 WIB (Hits : 92 x)
Berkenaan dengan surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 660.1/2979/Yansos tanggal 16 Agustus 2007 perihal Hasil Pelaksanaan Program Adipura 2006-2007. Berkenaan dengan hal tersebut kami minta perhatian Saudara untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kota.
Berkenaan dengan surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 660.1/2979/Yansos tanggal 16 Agustus 2007 perihal Hasil Pelaksanaan Program Adipura 2006-2007, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa program Adipura adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ditunjukan dalam rangka mendorong kemampuan daerah dan masyarakat untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik di Bidang Lingkungan Hidup (Good Environment Governance/GEG) dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh;
Sasaran dari program Adipura adalah terciptanya kota yang bersih dan teduh (clean and green city), Pemerintah Daerah yang mampu dan efektif serta masyarakat yang partisipatif dalam pengelolaan lingkungan perkotaan;
Hasil pemantauan Program Adipura merupakan gambaran tentang kinerja pengelolaan kota untuk mencapai tata kepemerintahan yang baik (good environmental);
Penilaian Adipura Tahun 2007/2008 mendatang pemantauan pertamanya sudah dimulai pada bulan Agustus 2007.
Berkenaan dengan hal tersebut kami minta perhatian Saudara untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kota antara lain sebagai berikut :
Meningkatkan kinerja para penanggungjawaban setiap komponen yang dinilai sesuai dengan kriteria penilaian program Adipura dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik;
Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan kotanya menjadi bersih dan teduh.
Bupati Bekasi [Edaran Bupati Bekasi]
Penulis : ratih
Rabu, 31 Oktober 2007, 11:14:32 WIB (Hits : 92 x)
Berkenaan dengan surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 660.1/2979/Yansos tanggal 16 Agustus 2007 perihal Hasil Pelaksanaan Program Adipura 2006-2007. Berkenaan dengan hal tersebut kami minta perhatian Saudara untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kota.
Berkenaan dengan surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 660.1/2979/Yansos tanggal 16 Agustus 2007 perihal Hasil Pelaksanaan Program Adipura 2006-2007, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa program Adipura adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ditunjukan dalam rangka mendorong kemampuan daerah dan masyarakat untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik di Bidang Lingkungan Hidup (Good Environment Governance/GEG) dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh;
Sasaran dari program Adipura adalah terciptanya kota yang bersih dan teduh (clean and green city), Pemerintah Daerah yang mampu dan efektif serta masyarakat yang partisipatif dalam pengelolaan lingkungan perkotaan;
Hasil pemantauan Program Adipura merupakan gambaran tentang kinerja pengelolaan kota untuk mencapai tata kepemerintahan yang baik (good environmental);
Penilaian Adipura Tahun 2007/2008 mendatang pemantauan pertamanya sudah dimulai pada bulan Agustus 2007.
Berkenaan dengan hal tersebut kami minta perhatian Saudara untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kota antara lain sebagai berikut :
Meningkatkan kinerja para penanggungjawaban setiap komponen yang dinilai sesuai dengan kriteria penilaian program Adipura dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik;
Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan kotanya menjadi bersih dan teduh.
Bupati Bekasi [Edaran Bupati Bekasi]
Seratus Hari Pertama Gubernur Terpilih
Seratus hari pertama program kerja Gubernur Jabar akan sangat menentukan keberhasilan pemenuhan janji-janjinya selama masa kampanye dimana ketika itu, ia berjanji akan mewujudkan sekolah gratis terutama bagi orang miskin, menciptakan sejuta lapangan kerja selama masa tiga tahun dan memberikan kesehatan gartis, murah dan berkualitas. Gubernur dan wakil Gubernur terpilih berjanji pula, apabila “janji’janji” itu tidak tercapai, maka akan mundur ketika tahun ketiga masa kepemimpinannya.
Gubernur yang baru itu akan dilantik pada tanggal 13 Juni 2008 dan kalau di tilik dari aspek perencanaan anggaran, ia masuk pada paruh pertengahan anggaran 2008, ini artinya, anggaran APBD belum menopang program-program gubernur baru.
Agar program janji itu dapat terwujud dengan baik, maka “seratus hari pertama” harus digarap dengan baik dan secara konsisten dijalankan.
Langkah-langkah apa yang harus dijalankan Gubernur/wakil gubernur baru ?
Pertama, lakukan reformasi birokrasi dengan langkah teknisnya, yaitu seluruh pejabat esselon II membuat perjanjian secara tertulis pakta “Anti Korupsi” dan modalnya telah digulirkan Gubernur lama beberapa waktu lalu dengan nama “Gerakan Anti Korupsi Daerah”. Selanjutnya, langkukan perjanjian dengan seluruh birokrasi di seluruh jajaran Pemprov. Jabar untuk “bertekad” meningkatkan kinerja khususnya “pelayanan kepada masyarakat”. Lakukan sistem punished and reward terhadap birokrasi/PNS secara konsisten, sehingga tidak ada pegawai yang kerja atau tidak kerja tetap gajinya sama. Buat perjanjian dengan setiap pejabat esselon, manakala tidak bisa berprestasi, maka ia harus rela mundur dan mempersilakan kepada yang lain. Cara ini bisa menggunakan ukuran atau parameter tertentu yang disusun misalnya oleh tim independen.
Kedua, lakukan evaluasi kembali terhadap komponen-komponen anggaran APBD Tahun 2008 dan bila perlu lakukan perubahan pada semester akhir tahun anggaran 2008. Langkah ini sangat perlu dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan program yang dijanjikan. Setiap rupiah uang APBD harus diarahkan untuk menunjang program. Biaya perjalanan dinas dan atau belanja aparatur yang tidak menunjang program harus dipotong (disesuaikan). Perjalanan dinas keluar negeri harus dihitung untung ruginya. Sebab selama ini, perjalanan itu hanya sekedar menghabiskan atau memenuhi keluaran anggaran saja yang tiada hasilnya.
Ketiga, lakukan gebragan pelayanan publik, khususnya layanan perijinan bagi dunia usaha dimana Jabar telah memiliki sistem “Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). Bila perlu waktu keluaran perijinan yang sekarang umumnya 14 hari menjadi antara 7 sampai 10 hari kerja. Peran PPTSP ini sangat strategis untuk masuknya investor asing ke Jawa Barat dan begitupula untuk tumbuhnya investor lokal yang baru.
Keempat, peran badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat sangat strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan bagi pertambahan pemasukan keuangan daerah. Selama ini peran mereka belum terlihat secara signifikan dan bahkan setiap tahunnya selalu menjadi beban bagi APBD Jawa Barat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pemiliknya, harus membenahi secara radikal terutama jajaran pengelolanya. Bila tidak mampu ganti secepatnya oleh orang yang profesional. Selama ini, penentuan pengelola/pimpinan BUMD masih pola lama, yaitu unsur kedekatan.
Keempat, lakukan kerjasama harmonis dengan unsur jajaran Muspida Jawa Barat untuk mensinerjikan program Gubernur dengan programnya. Langkah ini sangat penting untuk mendapat dukungan politis yang pada gilirannya akan mempermulus tercapainya program.
Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat Jawa Barat bersatu melangkah untuk pembangunan Jawa Barat melalui pertemuan komunikasi secara inten. [Pemprov Jabar :: http://www.jabar.go.id/public/0/artikel_detail.htm?id=88869]
Angka Kelulusan SMU/SMK Kabupaten Bekasi 99,68%
Penulis : JU-16Kamis, 26 Juni 2008, 21:31:18 WIB (Hits : 2 x)
DINAS Pendidikan Kabupaten Bekasi boleh sedikit berbangga, pasalnya angka kelulusan siswa SMA pada tahun ajaran 2008 ini mencapai 99,68 persen. Dari 7.991 siswa SMA yang mengikuti ujian nasional (UN) 7.966 siswa di antaranya lulus, sedangkan yang tidak lulus berjumlah 25 orang. Sedangkan untuk 6.903 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 6.854 siswa dinyatakan lulus dan 49 dinyatakan tidak lulus. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, ada peningkatan dari sebelumnya 98,85% untuk SMA sedangkan untuk SMK dari 97,81% menjadi 99,29%.
Sementara itu, untuk peraih nilai tertinggi SMA program IPA diraih oleh Bayu Putra Rakhadian dari SMAN 1 Tambun Selatan dengan nilai 54,70. Nilai yang sama juga berhasil didapat oleh Abdul Kadir Djaelani untuk program IPS. Berarti dari enam mata pelajaran yang diujikan, keduanya memperoleh nilai rata-rata sebesar 9,11.
Sedangkan untuk tingkat SMK nilai tertinggi direbut oleh Ria Liana dari SMKN 2 Cikarang Barat dengan nilai rata-rata 9,35 untuk empat mata pelajaran dengan total 37,42. Sayangnya para siswa yang meraih predikat terbaik tersebut tidak mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Toni Sukasah, Sabtu, (21/6).
Lebih lanjut Toni mengatakan, bagi siswa yang tidak lulus, mulai 23 Juni ini dapat mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) kejar paket B ke Bidang Pendidikan Luar Sekolah Disdik Kab Bekasi. Ujian tahap pertama akan digelar pada tanggal 1 Juli, sedangkan untuk tahap 2 pada minggu ketiga bulan Juli. "Kami berharap semua siswa yang tidak lulus dapat mengikuti UNPK," ujar Toni. [Pikiran Rakyat Online :: http://newspaper.pikiran-rakyat.co.id/prprint.php?mib=beritadetail&id=19153]
DINAS Pendidikan Kabupaten Bekasi boleh sedikit berbangga, pasalnya angka kelulusan siswa SMA pada tahun ajaran 2008 ini mencapai 99,68 persen. Dari 7.991 siswa SMA yang mengikuti ujian nasional (UN) 7.966 siswa di antaranya lulus, sedangkan yang tidak lulus berjumlah 25 orang. Sedangkan untuk 6.903 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 6.854 siswa dinyatakan lulus dan 49 dinyatakan tidak lulus. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, ada peningkatan dari sebelumnya 98,85% untuk SMA sedangkan untuk SMK dari 97,81% menjadi 99,29%.
Sementara itu, untuk peraih nilai tertinggi SMA program IPA diraih oleh Bayu Putra Rakhadian dari SMAN 1 Tambun Selatan dengan nilai 54,70. Nilai yang sama juga berhasil didapat oleh Abdul Kadir Djaelani untuk program IPS. Berarti dari enam mata pelajaran yang diujikan, keduanya memperoleh nilai rata-rata sebesar 9,11.
Sedangkan untuk tingkat SMK nilai tertinggi direbut oleh Ria Liana dari SMKN 2 Cikarang Barat dengan nilai rata-rata 9,35 untuk empat mata pelajaran dengan total 37,42. Sayangnya para siswa yang meraih predikat terbaik tersebut tidak mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Toni Sukasah, Sabtu, (21/6).
Lebih lanjut Toni mengatakan, bagi siswa yang tidak lulus, mulai 23 Juni ini dapat mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) kejar paket B ke Bidang Pendidikan Luar Sekolah Disdik Kab Bekasi. Ujian tahap pertama akan digelar pada tanggal 1 Juli, sedangkan untuk tahap 2 pada minggu ketiga bulan Juli. "Kami berharap semua siswa yang tidak lulus dapat mengikuti UNPK," ujar Toni. [Pikiran Rakyat Online :: http://newspaper.pikiran-rakyat.co.id/prprint.php?mib=beritadetail&id=19153]
Subscribe to:
Posts (Atom)
